Ketakutan warga akan penggusuran karena kebanyakan dari mereka tinggal di status tanah garapan dan bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan lahan tanah yang statusnya dimiliki oleh pengembang properti.
Ahmad Furkon (36), warga Jalan Rorotan II, RT11/RW04, mengatakan, sebagian besar dari warga di lokasi Rorotan memang banyak yang khawatir akan tempat tinggalnya yang sewaktu-waktu bisa terkena gusur.
"Disini ada salah satu pengembang yang sudah membuat komplek perkantoran dan gudang. Katanya sih untuk sekarang lahan belum dipakai, tapi sekitar tahun 2020-an katanya daerah sini bakalan kena gusur juga," ujar Ahmad, Senin (19/12).
Ia berharap, pihak pemerintah dapat memfasilitasi untuk membantu warga dalam proses pengurusan aspek legal warga yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut.
"Warga disini juga sudah gak bisa membangun pak, kalau kita mau urus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sudah tidak bisa keluar atau diurus," katanya.
Menjawab keluhan dan curhat warga tersebut, Sandiaga Uno mengaku akan membantu warga dalam hal aspek legal dari tempat tinggal yang kebanyakan sudah ditinggali hingga dua sampai tiga tingkat turunan itu.
"Pemprov tidak boleh abai, tentu warga juga harus diberikan perhatian setidaknya akses bantuan hukum. Jadi posisi warga jelas dan dapat teratasi masalah legalnya," katanya.
Meskipun belum menjanjikan relokasi berupa Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) karena harus melihat legal standing dari warga, namun ia melihat aspirasi warga tersebut harus tetap didengar.
"Pemerintah dan pihak terkait harus tetap mengutamakan komunikasi, jangan selalu menggunakan unsur paksaan dan kekerasan. Utamakan komunikasi dan dialog sehingga warga tetap dianggap sebagai manusia," tandasnya.
Sumber: beritasatu
No comments:
Post a Comment