Peneliti Utama Politik LIPI Heran Pemerintah Diam Atas Serbuan Warga Cina

Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang luas di masyarakat tentang serbuan dan masalah warga negara Cina di tanah air. Sebab, jika pemerintah diam akan dianggap membiarkan atau bahkan malah bisa dianggap sebagai pihak yang membuat persoalan itu.

“Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam. Padahal, menurut dia, seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis Cina yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Cina. Begitu  juga menlu  harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dan Indonesia.

"Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitalisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Cina yang ada di Indonesia. Jubir pemerintah pun diam saja,” tegasnya.

Profesor Riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.

”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter?Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” imbuhnya.

Sebenarnya menurut Siti, TNI bisa berperan aktif untuk menangkal masuknya orang-orang asing ilegal tersebut karena itu juga menjadi tupoksi TNI menjaga kedaulatan.

”TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancama luar, khusus dalam konteks isu itu meski bukan petugas imirangarsi, bukan menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infritasi dari luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi, manusia, termasuk soal masuknya virus cabai. Lebih baik kita antisipatis daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada moment pilkada serentak,” tegasnya.

Dia pun melihat ironi ketika saat ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW atau buruh kasar, bangsa ini justru membiarkan tenaga-tenaga kerja kasar dari Cina bekerja di Indonesia. Padahal banyak TKI dan TKW kita didzalimi di luar negeri. “Ditengah persoalan TKI dan TKW kita menghadapi penyiksaan oleh majikan di luar negeri, kita saat ini seolah dengan sangat santai memasukkan tenga kerja unskil.Ini masalah kedaulatan yang harus dijaga. Sekarang mana Trisakti itu?Kedaulutan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkebudayaan?,” ujarnya heran.

Pembiaran oleh pemerintah menurutnya akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. “Semua ini mengancam kita baik dari segi keamanan, stabilitas, ekonomi, ideologi, budaya, politik, sosial dan lain-lainnya.Intinya semua aspek kehidupan,” katanya lagi.

Saat ini kesadaran dari pemerintah sebagai eksekutor sangat diperlukan karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah tidak memiliki kontrol untuk apapun yang dilakukannya. DPR yang diharapkan sebagai lembaga demokrasi yang memiliki 3 fungsi seperti pengawasan, anggaran dan legislasi pun tumpul dan tidak bisa melakukan fungsinya dan check and balance yang diharapkan pun tidak ada.

”Seharusnya ketika pemerintah memberikan penjelasan yang tidak bisa diterima atau ketika pemerintah diam saja, DPR bisa mengajukan hak interpelasi. Tapi kondisinya sekarang pemerintah didukung koalisi besar sehingga DPR pun diam. Jadi tidak ada kontrol, sementara yang oposisi seperti Gerindra, PKS dan Demokrat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi sekarang baik akademisi, LSM seperti sudah terkooptasi juga oleh pemerintah. Makanya kalau mau dibikin seragam dan tidak ada kritik dan oposisi, tolong pemerintah amanah. Jangan sampai melakukan penyimpangan dan membuat blunder,” tegasnya lagi.

Jika ini terus berlanjut maka menurut Siti kondisi sosiacl unrest atau keresahan sosial yang kolektif akan sangat membahayakan. Kondisi ini menurutnya juga akan sangat mudah ditunggangi. ”Dalam aksi demo besar-besaran beberapa waktu lalu, kita sebenarnya bisa melihat bahwa masyarakat sudah resah. Ini tidak bisa dibiarkan karena bisa sewaktu-waktu meledak. Kondisi keresahan masyarakat akan sangat mudah dituggangi. Pemerintah harus mau melakukan komunikasi dua arah karena kita negara demokrasi. Kalau negara otoriter memang tidak perlu komunikasi, tidak perlu juga mendengarkan suara rakyat,” sindirnya. [tsc]

Jelaskan Fakta Pahlawan Kafir Uang Baru di Twitter, Dwi Estiningsih dilaporkan

Dwi Estiningsih dilaporkan ke polisi gara-gara cuitannya di Twitter yang mempersoalkan 5 gambar pahlawan di uang rupiah baru yang disebutnya sebagai kafir. Dia merasa sama sekali tidak bersalah. Ini penjelasannya:

Kasus ini berawal saat Dwi, lewat akun Twitter-nya @estiningsihdwi, meretweet sebuah artikel berjudul 'Tiada Pahlawan Imam Bonjol di Dompet Kami Lagi' pada Senin (19/12) lalu. Gambar Imam Bonjol di uang Rp 5.000 di uang rupiah baru saat ini memang digantikan oleh sosok guru besar Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Idham Chalid.

Dwi pun mengkritisi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yang baru saja menerbitkan uang rupiah desain baru. Dia mengkritik 12 pahlawan yang gambarnya terpampang di uang rupiah baru. Dia menilai komposisi pahlawan di uang baru itu dari sisi agama tidak ideal, karena tidak mengakomodir Islam sebagai mayoritas.

"Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir," tulis Dwi. Cuitan Dwi itu pun ramai direspons netizen dengan nada kritikan. 

Ada salah satu netizen yang mengingatkan Dwi bahwa pahlawan yang berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya dari kalangan umat Islam. Dwi pun merespons kembali. 

"Iya sebagian kecil dari nonmuslim berjuang, mayoritas pengkhianat. Untung sy belajar #sejarah," tulisnya.

Dwi juga mencuitkan protes soal foto pahlawan nasional Cut Meutia di uang baru pecahan Rp 1.000 kertas yang tidak memakai jilbab. "Cut Meutia, ahli agama & ahli strategi. Bukan ahli agama bila tak menutup aurat #lelah," tulisnya.

Berbagai cuitan Dwi itu pun ramai dipersoalkan netizen. Banyak pula yang mengecam dirinya. Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia (Forkapri) bahkan telah melaporkan Dwi ke Polda Metro Jaya.

Ahmad Zaenal Efendi yang mengaku sebagai anak pejuang merasa terhina dengan pernyataan Dwi tersebut. Dalam laporan bernomor LP/6252/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, Dwi dilaporkan atas tuduhan Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Karena dipersoalkan, Dwi memberi penjelasan lewat akun Facebook-nya seperti dilihat detikcom, Rabu (21/12/2016). Dwi mengatakan tidak ada satu pun cuitannya yang menghina pahlawan. Berikut penjelasan Dwi:

Bismillahirrahmanirrahiim.

Berawal dari heboh di media sosial tentang uang baru, sudah banyak ulasan dari A-Z dari para pakar dan pegiat sosmed. Apa yang saya sampaikan dalam tweet saya hanyalah hal yang sederhana dan mudah dicerna. Insya Allah.

Berikut ini riwayat tweet, supaya netizen memahami dari sumber pertama, tidak dipotong-potong.

Bermula dari tweet #1: "Tiada Tuanku Imam Bonjol di Dompet Kami Lagi"

Tweet #2, menanggapi tweet 1, memperjelas bahwa gambar yang dipilih dalam uang baru hampir 50% kafir (sebutan non muslim dalam kitab suci kami, Al Qur an), bukan pembagian yang adil dibandingkan mayoritas penduduk Islam di Indonesia (85% muslim). Keprihatinan yang menurut saya sudah pada tempatnya.

Tweet #3, komentar netizen menanggapi tweet 2.

Tweet #4, menanggapi komentar netizen di tweet 3. Mengingatkan kembali pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) SMP. Tertanam dalam benak bu guru menyampaikan penjajah Belanda membawa misi Gold Glory Gospel, artinya pada waktu itu yang mengikuti misi dan ajaran Belanda memang berseberangan dengan perjuangan rakyat.

Namun ada kalangan kafir yang menentang Belanda, jumlahnya minoritas dari kalangan mereka.

Tak ada tendensi melecehkan siapapun. Mereka saya hormati sebagai pahlawan. Tidak ada ujaran menghina pahlawan, kalimat itu tidak ada yg salah karena yg dikatakan penghianat adalah orang kafir yang berkhianat, BUKAN pahlawan kafir.

Tweet #5, saya kembali menegaskan bahwa saya mengikuti ujaran kitab suci pedoman panduan hidup saya. Istilah kafir diambil dari Al Quran yaitu tidak beriman kepada Alloh SWT dan Rasulullah SAW, dimaksudkan pada orang-orang non muslim.

Mohon dibaca, dicerna dan dipahami. Tidak ada hinaan dan celaan dalam tweet saya seperti tweet ujaran dari para pembully saya. (dtk)

Mantan Sekjen Hizbulatt: Karbala Ada di Aleppo Tahun Ini

“Kampanye militer yang brutal dari rezim Suriah terhadap daerah yang dikuasai oposisi di Aleppo telah memungkinkan militan kelompok Islamic State (IS/ISIS) berkembang di bagian lain negara itu” kata mantan sekjen kelompok teroris Hizbulatt dan ‘ulama’ senior Syiah Sheikh Subhi al-Tufayli selama khotbah Jumat yang berapi-api minggu ini.

Dia mengatakan bahwa Assad bersama dengan sekutu-sekutu Iran, Rusia dan Hizbulatt-nya telah bersalah membantai ribuan Muslim di Aleppo, kota yang telah ia samakan sebagai Karbala, salah satu kota yang paling dihormati Syiah.

Tufayli mengatakan bahwa obsesi rezim Assad dengan menghancurkan gerakan oposisi di Aleppo tidak berarti apa-apa untuk menghentikan penyebaran kelompok IS di tempat lainnya di negara itu.

“Bagaimana kita bisa menjelaskan kehancuran, penyebaran api dan bom yang dijatuhkan di kota Aleppo serta membunuh semua orang di kota itu sementara di padang pasir Palmyra, militan IS bisa menyerang tentara rezim Suriah dan mengambil kendali atas Palmyra hanya dalam waktu sehari. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini ? ” tanyanya.

“Di satu sisi ada kelompok oposisi yang diakui dunia internasional dan di sisi lain ada militan IS yang belum diakui,” katanya, mengacu pada dua faksi yang bersebrangan dengan rezim Suriah.

“Kami mengizinkan militan IS untuk berkembang dan menyerang pejuang oposisi yang asli, sehingga tidak ada yang tersisa disana kecuali rezim, rezim yang sama yang telah membantai bangsa Mohammed dan militan IS. Kami kemudian memberitahu orang-orang untuk memilih, apakah Anda memilih kelompok IS atau Bashar ?”

“Kelompok IS harus tetap ada untuk rezim dan sekutunya, sehingga bisa ada perbandingan antara keduanya. Tidak ada orang yang akan menerima kelompok militan IS, sehingga mereka harus menerima rezim.”

Dalam video lain, mantan pejabat senior Hizbulatt ini menampar apa yang disebutnya sebagai aliansi AS-Rusia terhadap umat Islam di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa “kami [Syiah] telah melayani Amerika dan Rusia untuk melawan anak-anak Muslim”.

“Mereka telah menciptakan teror untuk memerangi kita di bawah kedoknya,” ujar Tufayli berapi-api.

Hizbulatt adalah faksi terkemuka di aliansi yang mendukung rezim Assad dan telah memberikan ribuan tentaranya untuk berjuang disisi pasukan rezim Suriah di negara itu. Sekretaris Jenderal kelompok Hizbulatt saat ini adalah Hassan Nasralatt – orang yang dianggap sebagai tokoh perlawanan anti-Israel dari pan-Arab, telah menyampaikan secara berapi-api dukungan luasnya untuk setia terhadap Bashar al-Assad.

Tufayli (yang masih berakidah Syiah) berpendapat bahwa perang lima tahun di Suriah ini telah meningkatkan ketegangan sektarian di kawasan itu, dengan banyaknya kelompok politik yang bersekutu berdasarkan sekte mereka – ini adalah pencapaian yang dikutuk oleh Tufayli.

Lebih lanjut lagi menurutnya yang benar itu adalah; di dalam nama Islam, Sunni dan Syiah tetap diam pada semua kejahatan yang menghancurkan bangsanya dan menawarkan (memberikan) bangsanya kepada anjing-anjing (penjahat) dunia – hanya karena saya Syiah dan Anda Sunni,” katanya.

alaraby

Mengerikan, Selama 2016 Sudah 1,3 Juta Warga China Masuk ke Indonesia

Inilah pengakuan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Menurut dia China merupakan negara paling tinggi yang masyarakatnya masuk ke Indonesia sepanjang 2016 ini. Berdasarkan data, dia menyebut lebih dari satu juta warga China masuk ke Indonesia dengan berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja.

"Jumlah yang masuk selama 2016, China terbanyak yakni 1.329.857 orang. Angka itu 15,60 persen dari warga asing yang masuk ke Indonesia selama 2016. Angka ini tercatat sampai 18 Desember 2016," kata Ronny saat berbincang dalam acara Apa Kabar Malam, tvOne, Senin malam, (19/12/2016).

Ronny mengungkapkan, China merangsek ke posisi pertama, setelah sebelumnya Singapura menduduki paling tinggi pertama warganya yang masuk ke Indonesia pada 2015 lalu. "Pada 2015, Singapura pertama dengan 1.439.500 orang, China pada 2015 di posisi kedua," kata Ronny.

Dari catatannya, ada kenaikan sebanyak dua persen warga China yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Banyak yang berubah, ini mungkin karena ada kemudahan masuk, ada pula visa bebas kunjungan, dan perubahan itu sangat intens, termasuk adanya pekerja China," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mempertanyakan angka besar warga China yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga China yang datang juga bekerja di Indonesia. Ini alasan Komisi IX DPR membentuk Panitia Kerja (Panja).

"Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal China. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?" kata Dede Yusuf.

Dia mengatakan, China memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar. Sebanyak 400 juta diantaranya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja China berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.

"Jika kerja sama Indonesia dengan China berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain," kata dia.

Dede mengungkapkan dulu ada Permenaker yang kini sudah dicabut pemerintah. Disebutkan di aturan tersebut, masuk Indonesia) harus bisa berbahasa Indonesia, lalu level supervisor ke atas, dan didampingi 10 tenaga kerja Indonesia, dan ini sudah dicabut.

"Filter-filter ini sudah dicabut, ini jadi masalah baru." (ris/dbs)

Euphrates Shiled : Jalan Raya al-Bab ke Aleppo di bawah kontrol penuh pasukan FSA

Operasi FSA yang didukung militer Turki untuk melawan teroris Daesh, telah mendapatkan kontrol penuh atas jalan raya antara al-Bab dan Aleppo, militer Turki mengatakan, Rabu.

Empat tentara Turki dan pejuang FSA cedera ketika kendaraan mereka rusak oleh ledakan pinggir jalan, sementara 15 teroris Daesh tewas dalam bentrokan.

Pesawat jet Angkatan Bersenjata Turki (TSK) menghancurkan 48 basis teroris Daesh di Suriah, termasuk kendaraan lapis baja, tempat penampungan, gudang amunisi dan pusat komando.

Kemajuan ini adalah bagian dari Operasi Euphrates Shield, yang dimulai pada 24 Agustus untuk membersihkan wilayah perbatasan utara Suriah dari kelompok teroris seperti Daesh dan PYD / YPG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan Turki, mendukung pasukan koalisi anti-Daesh dan menghilangkan ancaman teror di sepanjang perbatasan Suriah Turki, dilaksanakan oleh Tentara Pembebasan Suriah (FSA) didukung oleh tank, artileri, dan pesawat jet Turki.

Daily Sabah

Alasan Apapun Sweeping Tetap Dilarang

Menko Polhukam Wiranto menegaskan ormas dilarang melakukan sweeping atribut Natal yang merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pelarangan penggunaan atribut Natal bagi karyawan muslim di beberapa perusahaan. Sweeping hanya diperbolehkan oleh aparat dalam menindak suatu pelanggaran tertentu.

“Alasan apapun tidak boleh. Sebuah Ormas melakukan sweeping itukan tidak dibenarkan oleh hukum,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12).

Meski demikian, Wiranto enggan mengamini apakah tindakan ormas tersebut telah dapat dikatakan melanggar hukum. Dia terlebih dahulu ingin mempelajarinya lebih mendalam.

“Ini dipelajari. Nanti ada satu proses tersendiri. Nanti kita beritahukan,” katanya.

Ditemui terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengutarakan hal sama. Dia mengatakan, sweeping seharusnya dilakukan oleh aparat bukan dilakukan oleh ormas.

“Karena yang berhak melakukan itu kan aparat penegak hukum,” katanya.

Lukman menambahkan, aparat diperbolehkan melakukan sweeping karena diperbolehkan dalam undang-undang. Maka dari itu, politikus PPP ini mempertanyakan sweeping yang dilakukan oleh ormas menjelang hari raya Natal tersebut.

“Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan tanpa landasan hukum. Dan itu hanya aparat hukum kita karena ada dasar hukumnya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menindak tegas ormas yang melakukan sweeping atribut Natal yang disertai tindakan anarkis jelang perayaan Natal. Selain itu, Kapolri juga akan kembali berkoordinasi dengan MUI yang mengeluarkan fatwa tentang hukum penggunaan atribut Natal.

“Sekali lagi saya akan koordinasi dengan MUI supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong dipertimbangkan masalah toleransi, kebhinekaan Indonesia itu,” kata Tito di Aula Latief Hadiningrat, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12).

Mantan Kepala BNPT itu berharap, MUI sebagai ormas Islam dalam mengeluarkan fatwa juga mempertimbangkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Selain akan berkoordinasi dengan MUI, Kapolri juga memerintahkan untuk menindak tegas pelaku sweeping yang anarkis.

“Saya perintahkan jajaran saya agar melaksanakan tindakan sesuai aturan hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, mengancam, mengambil barang atribut dan lain-lain, tangkap! Itu namanya perampasan, pencurian kekerasan, penganiayaan,” terang Tito.

Sumber: detik

Sah! UN Tetap Diberlakukan

Kepastian jadi tidaknya ujian nasional (UN) akhirnya terjawab sudah.

Setelah melalui dua kali rapat terbatas (ratas) membahas evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap memberlakukan UN.

“Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Senin (19/12).

Dalam Ratas dijabarkan sejumlah langkah perbaikan dalam meningkatkan hasil UN.

Di antaranya‎ peningkatan kemampuan guru yang telah disertifikasi, sehingga diharapkan adanya evaluasi kinerja para pendidik.

Kemudian pemberian kisi-kisi nasional terhadap empat mata pelajaran yang diujiankan‎.

“Dengan perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan UN bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa di kemudian hari,” tegas Pramono.

Sumber: detik