Mentok! Diduga Banyak Pelanggaran, Akhirya PDIP Setuju Bebas Visa Dievaluasi

ilustrasi

Ketua DPP PDI-Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengaku setuju adanya evaluasi terhadap kebijakan bebas visa, yang belakangan dianggap kurang optimal.

Sebab, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengedepankan prinsip nilai manfaat dan biaya, apakah menguntungkan bagi perekonomian atau tidak.

"Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi wajar dilakukan karena sebagai bangsa kita harus terus menilai manfaat dan biaya dari suatu kebijakan," kata Hendrawan kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Hendrawan menambahkan, pemerintah juga harus mengevaluasi birokrasi yang selama ini dianggap kurang maksimal. Pasalnya, hal itu akan menjadi preseden buruk bila kultur dan mental birokrasi tidak siap menerima kebijakan bebas visa.

"Apakah birokrasi kita siap menerapkan kebijakan tersebut. Lebih luas lagi, apakah kita siap membuka diri terhadap arus globalisasi," ucapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, hingga pertengahan 2016, WNA paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah Cina, Bangladesh, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. Warga negara Cina masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari hingga Juli 2016. Sementara urutan berikutnya diikuti warga negara Bangladesh (172), Filipina (151), dan Irak (127).

sumber: teropongsenayan