Oalah Pantas Saja........Begini Strategi Boy Sadikin Untuk Kemenangan Anies-Sandi

ilustrasi

Ketua Tim Relawan pasangan calon gubernur dan calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Boy Bernadi Sadikin optimistis mampu memenangkan pasangan calon Gubernur DKI nomor urut 3, Anies-Sandi.
‎
Bahkan, Boy mengaku yakin bisa mengulang kesuksesan di Pilkada DKI 2012 yang berhasil mengantarkan duet Jokowi-Ahok memenangkan perebutan kursi DKI 1 melawan petahana Foke-Nara.

Meski begitu, Boy tetap mengingatkan bahwa upaya meraih kemenangan, kombinasi kekuatan partai pendukung dan Tim Relawan Anies-Sandi harus kompak.

"Sudah ada contoh Pilkada 2012, kerjasama antar partai pengusung dengan relawan berjalan baik. Siapa yang saat itu kenal Jokowi-Ahok?, tapi berkat kerja sama yang baik kita bisa menang. Semoga ini terjadi di pasangan kita (Anies-Sandi)," kata Boy, di kediamannya, Borobudur 2, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Boy mengatakan, saat ini tim kampanye sudah membuat pemetaan wilayah yang terukur. Diakuinya, di beberapa kelurahan elektabilitas pasangan Anies-Sandi masih tertinggal dari dua pasangan lawan, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Di kelurahan yang sudah di posisi satu, itu dipertahankan. Jangan ditinggal. Saya mendukung Anies dan Sandi karena kita ingin pemimpin baru yan bekerja untuk warga, bukan yang asal gusur demi lahan bisnis pengembang," ujar Boy‎.


sumber: teropongsenayan

Anies Ingatkan, Bahwa Orang Miskin Yang Tidak Terdidik Maka Generasinya Juga Makin Miskin

ilustrasi

Masalah pendidikan menyebabkan sejumlah warga Jakarta terjebak dalam kemiskinan. Bahkan kemiskinin yang dialami sekarang, akan turun ke generasi berikutnya.

"Orang miskin yang tidak terdidik maka generasi berikutnya makin miskin," kata calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cengkareng, Jakarta Barat (Selasa, 20/12).

Anies mengatakan warga miskin sekarang ini tidak dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berkualitas bahkan tidak dapat menyekolahkan anaknya sama sekali. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki keterampilan, dan kemudian menjadi pengangguran.

"Setelah menaggur kemudian menikah dengan pekerjaan serabutan tidak menentu, kembali terjebak pada kemiskinan, dan seperti itu terus menerus," kata Anies.

Hal tersebut tidak akan terjadi apabila warga yang sekarang miskin mendapat akses untuk menyekolahkan anakanya ke sekolah yang berkualitas. Dengan harapan anak tersebut nantinya memiliki keterampilan untuk bersaing dalam dunia kerja atau usaha.

"Dengan memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dia kemudian akan lebih sejahtera, akan naik kelas. Jadi tidak terjebak pada kemisikinan," pungkas Anies.

Sumber: rmoljakarta

Trauma Digusur, Warga Rorotan Curhat Ke Sandiaga

Kedatangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Salahuddin Uno, ke kawasan permukiman di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara disambut curahan hati (curhat) puluhan warga setempat.

Ketakutan warga akan penggusuran karena kebanyakan dari mereka tinggal di status tanah garapan dan bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan lahan tanah yang statusnya dimiliki oleh pengembang properti.

Ahmad Furkon (36), warga Jalan Rorotan II, RT11/RW04, mengatakan, sebagian besar dari warga di lokasi Rorotan memang banyak yang khawatir akan tempat tinggalnya yang sewaktu-waktu bisa terkena gusur.

"Disini ada salah satu pengembang yang sudah membuat komplek perkantoran dan gudang. Katanya sih untuk sekarang lahan belum dipakai, tapi sekitar tahun 2020-an katanya daerah sini bakalan kena gusur juga," ujar Ahmad, Senin (19/12).

Ia berharap, pihak pemerintah dapat memfasilitasi untuk membantu warga dalam proses pengurusan aspek legal warga yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut.

"Warga disini juga sudah gak bisa membangun pak, kalau kita mau urus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sudah tidak bisa keluar atau diurus," katanya.

Menjawab keluhan dan curhat warga tersebut, Sandiaga Uno mengaku akan membantu warga dalam hal aspek legal dari tempat tinggal yang kebanyakan sudah ditinggali hingga dua sampai tiga tingkat turunan itu.

"Pemprov tidak boleh abai, tentu warga juga harus diberikan perhatian setidaknya akses bantuan hukum. Jadi posisi warga jelas dan dapat teratasi masalah legalnya," katanya.

Meskipun belum menjanjikan relokasi berupa Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) karena harus melihat legal standing dari warga, namun ia melihat aspirasi warga tersebut harus tetap didengar.

"Pemerintah dan pihak terkait harus tetap mengutamakan komunikasi, jangan selalu menggunakan unsur paksaan dan kekerasan. Utamakan komunikasi dan dialog sehingga warga tetap dianggap sebagai manusia," tandasnya.

Sumber: beritasatu

Kubu Ahok Diduga Borong Lembaga Survei dan Borong Opini Publik

Ilustrasi

 Diduga kuat, para taipan di belakang Ahok dan pendukung Ahok memborong semua perusahaan polling alias survei. opini publik dan media massa televisi dan koran untuk memenangkan Ahok di pilgub DKI. Dugaan masyarakat, Ahok pakai segala cara, biaya dan daya di pilgub DKI untuk kalahkan lawan politiknya. Demikian pandangan para aktivis dan analis serta masyarakat madani  yang miris dengan demokrasi transaksional-kriminal era reformasi. Apalagi politik uang meluas dan mengerikan.

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok boleh saja menjadi pesakitan pada sidang kasus penistaan agama. Tapi hal itu tidak otomatis menutup peluangnya untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Pasalnya, banyak pihak yang berkepentingan dengan dia pasti akan berjuang ekstra keras untuk mengantarkannya menjadi Gubernur sekali lagi. Untuk itu, Ahok harus menang satu putaran!

Berikut ini beberapa langkah yang paling mungkin mereka tempuh untuk memenangkan pertarungan tersebut.

Pertama, memborong semua perusahaan polling alias survei. Langkah ini mereka tempuh dengan  maksud mengulang kisah sukses Jokowi Effect pada Pilpres 2014 silam. Salah satu ‘iming-iming’ yang disodorkan para bandar Jokowi kepada Ketum PDIP Megawati adalah, kalau PDIP mengusung Jokowi, maka partai Moncong Putih ini akan ketiban rejeki nomplok. Yaitu, dapat limpahan suara pendukung mantan Walikota Solo itu sebanyak 18%. Dengan begitu, lanjut mereka, PDIP akan mengantongi 34-35% suara dalam Pemilu 2014.

Janji dan iming-iming sudah disorongkan. Bagaimana dengan duit? Hanya para bandar, Mega, dan Tuhan yang tahu berapa besar uang maharnya, bagaimana cara pembayarannya, dan seterusnya. Yang pasti, kalau ada uang mahar (sekali lagi; kalau ada) tentu jumlahnya sangat besar, berbilang triliunan rupiah. Cara pembayarannya juga sudah pasti tidak transfer antar-rekening bank.

Namun apa yang terjadi, Jokowi Effect ternyata tak lebih daripada ilusi. Panen suara untuk PDIP di Pemilu hanya fatamorgana. PDIP cuma mengantongi suara sekitar 18%.  Apa boleh buat, mimpi PDIP menjadi pemenang Pemilu harus kandas. Untungnya, kesialan tersebut terobati dengan terpilihnya si petugas partai menjadi Presiden.

Nah, kisah sukses dengan embel-embel efek inilah yang kini mulai disiapkan para bohir Ahok. Langkah pertama, ya itu tadi, memborong semua perusahaan surevi. Perusahaan yang bisa disebut berada di garda terdepan pada konteks ini adalah LSI  Kuskrido/Indonesia Indicator Burhanudin Muhtadi. Rilis teranyar perusahaan ini menempatkan pasangan Anjrot (Ahok-Jarot) meraup 32,8% suara.  Selanjutnya, masih akan ada survei-survei sejenis, yang sudah deal bayarannya, secara bergiliran akan bahu-membahu mencekoki benak publik, bahwa Anjrot pasti menang. Kabarnya, di kalangan mereka sudah ada kesepakatan, angka untuk Anjrot berkisar 32 dengan plus-minus 2-3%.

Menyewa perusahan survei memang butuh biaya besar. Tapi buat para taipan yang jadi bohir Ahok hal itu sama sekali tidak masalah. Cukong-cukong itu sangat berkepentingan Ahok jadi Gubernur lagi agar bisnis mereka aman. Beberapa contohnya adalah reklamasi teluk Jakarta dan beberapa proyek mercusuar di Ibukota.

Sudah cukupkah Anjrot diganjar pada kisaran 35%? Tidak. Karena mereka akan menambahkan angka lagi melalui pemilih yang belum menentukan keputusannya bakal memilih siapa, yang jumlahnya sekitar 18-20%. Jika 10% saja dari swing votes ini memilih gubernur yang hobi menggusur dengan ganas dan brutal, maka Anjrot bakal meraup suara 45%. Artinya, mereka menang satu putaran.

Langkah kedua, para bohir Ahok dan operator di lapangan akan memanfaatkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ganda. Tidak tanggung-tanggung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI pada September silam menyatakan besarnya DPT mencapai 650.000 lebih. Ini artinya, sekitar 8,7% persen dari total DPT DKI Jakarta yang jumlahnya 7,5 juta. Kembali perusahaan survei bayaran tadi akan melemparkan ilusi, bahwa swing votes bakal menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Anjrot. Dengan asumsi 4% saja yang parkir ke lumbung suara pasangan petahan ini, maka total suara yang bisa dijaring mencapai 49%. Artinya, Ahok menang telak satu putaran!

Dengan survei-survei bodong ini mereka bermaksud menggiring opini publik, bahwa warga Jakarta masih menginginkan Ahok memimpin Ibukota. Pembentukan opini publik amat penting. Karena ini akan menentukan sukses tidaknya strategi memenangkan Pilkada berikutnya. Yaitu, curang!

Publik mungkin akan bertanya, bagaimana mungkin orang yang menjadi terdakwa penistaan agama bisa memenangi Pilkada yang pemilih mayoritasnya adalah orang yang agamanya dinistakan oleh si kandidat? Tapi, begitulah negeri ini. Hampr semua urusan bisa diselesaikan dengan fulus. Termasuk urusan pilkada dan, terutama, soal hukum.

Satu tarikan Nafas

Pada konteks ini, rekayasa kemenangan Anjrot dan vonis bebas Ahok sebagai terdakwa penista agama menjadi satu tarikan nafas. Para taipan yang menjadi bohir sangat berkepentingan Ahok tetap menjadi gubernur pada periode berikutnya. Tirliunan rupiah sudah mereka keluarkan. Dan, triliunan rupiah lagi tidak segan-segan mereka bakal guyurkan

Dana superjumbo tersebut telah mereka sediakan untuk mengamankan Ahok kembali menduduki kursi gubernur. Ada alokasi untuk perusahaan-perusahaan survei, iklan di media massa, tim-tim pemenangan, dan lainnya. Juga ada dana untuk polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan yang lainnya. Itu juga yang menjelaskan kenapa hingga kini Ahok tidak ditahan sebagaimana para pelaku penista agama lainnya. Padahal, sejak zaman Orba, Orla bahkan ketika Belanda masih berkuasa, para penista agama selalu langsung ditahan begitu kasusnya mencuat ke publik.

Jika skenario berjalan lancar, Pengadilan akan membebaskan Ahok dari segala tuntutan. Ditambah dengan kemenangan telak di Pilkada yang sudah diatur sedemikian rupa, kedudukannya sebagai gubernur baru periode 2017-2022 akan makin kokoh.

Ummat Islam bisa dipastikan akan protes. Para ulama, habaib, kyai, ustad, dan pimpinan nonformal ummat sangat mungkin akan kembali menggalang kekuatan. Bisa jadi Aksi Bela Islam jilid 4 bakal digelar lagi.

Tapi buat penguasa, apa urusannya dengan aksi berjilid-jilid. Mereka juga tidak peduli, walau jumlahnya mencapai 10 kali lipat dari aksi ketiga yang kabarnya mencapai sekitar 7,3 juta massa. Lha wong aksi damai, bahkan superdamai, kok.

Penguasa akan dengan gampang menuduh aksi-aksi tersebut merupakan pemaksaan kehendak. Penguasa akan mengingatkan mereka, bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara pemaksaan kehendak. Kalau masih bandel, apalagi sampai rusuh, penguasa akan bertindak tegas. Para pimpinan aksi apakah itu ustad, ulama, kiyai,inteligensia, aktivis,  akan ditangkapi. Kali ini penguasa akan lebih tegas dan keras. Mereka ditangkapi dengan menggunakan pasal-pasal karet era kolonial

Isyarat  bakal ada penangkapan-penangkapan tersebut sebetulnya sudah ada. Menjelang dan pasca aksi bela Islam 212, ada 12 orang yang diciduk. Ini adalah latihan sekaligus warning buat yang lain.

So, selanjutnya bagaimana? Tulisan ini memang sekadar ‘penerawangan’ kira-kira bakal seperti itu kejadiannya. Namanya juga penerawangan, bisa benar bisa juga salah. Namun berbekal dengan fakta dan informasi di bawah permukaan yang berhasil dipotret, kira-kira memang skenario itulah yang bakal dimainkan oleh Ahok, para bohir dan pasukan pelaksana lapangannya.

Tinggal, harus bagaimanakah kita? Di ranah ini memang uang sangat perkasa. Apalagi kalau jumlahnya luar biasa. Tapi, mereka lupa, bahwa duit bukan tidak bisa dilawan. Uang memang hanya bisa dilawan dengan uang yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, begitu seterusnya.

Namun uang bisa dilawan dengan militansi. Dan, satu lagi, sebagai orang beriman, kita juga yakin, bahwa jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu pun makhluk yang bisa menghalangi. Karenanya, selain terus mengasah militansi, sudah semestinya kita selalu meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Sambil, tentu saja, tidak lupa tidak putus-putusnya berdoa, dan bergerak  serta memohon agar Allah melindungi Indonesia agar tidak jatuh ke tangan Aseng dan Asing. Berdoa dan bekerja agar pemerintah Indonesia berdaulat dan rakyatnya sejahtera. Aamiin…

Sumber: konfrontasi

Ahok Disidang karena Ulahnya Sendiri, Bukan Tekanan Publi

Ilustrasi

Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menepis anggapan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diseret ke meja hijau lantaran tekanan publik yang begitu besar.

Namun, ucapan Ahok saat berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, jelas JPU, memang telah menimbulkan dinamika di masyarakat.

“Bukan karena tekanan massa. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan ini,” tegas jaksa Ali Mukartono, Selasa (20/12), di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Selain itu, Ali juga menolak jika ada yang menyebut proses hukum kasus dugaan penistaan agama ini terlalu cepat. Sebab menurutnya, proses hukum terhadap Ahok sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses hukum dalam perkara penodaan agama atas nama terdakwa sesuai peraturan perundangan-undangan dalam hal ini KUHAP. Telah mengatur waktu penyidik perkara oleh penuntut umum selama 14 hari,” tegas Ali.

Menurut Ali, berkas perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, KUHAP tidak membatasi seberapa cepat perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Untuk diketahui, sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda hingga hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 pekan depan.

"Ditunda sidang hari ini dan kami laksanakan hari Selasa pekan depan tanggal 27 Desember dengan perintah terdakwa untuk tetap hadir," ujar Ketua Majelis Hakim, H. Dwiarso Budi, Selasa (20/12), di PN Jakut.

Sementara itu, dalam sidang yang digelar kemarin, Selasa, 20 Desember 2016, JPU menyanggah nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal materi dakwaan. Jaksa menegaskan dakwaan terhadap Ahok tidak prematur.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/49563/ahok-disidang-karena-ulahnya-sendiri-bukan-tekanan-publik#ixzz4TQXn9GXk

Sumber: jitunews

Oh Tidak! Pelanggaran Pilkada DKI Mulai Marak

ilustrasi

Maraknya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, ditengarai karena kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI. Akibatnya, tidak sedikit pihak-pihak terkait yang tidak memahami kategori atau kualifikasi pelanggaran kampanye.

Demikian disampaikan wartawan koran Harian The Jak, Ahmad Jubair Lubis usai memenuhi panggilan Bawaslu DKI, terakait dugaan iklan kampanye Ahok-Djarot, di kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung 3, Jakarta Utara, Selasa (20/12/2016)

Jubair mengaku, saat menerima order iklan foto Ahok-Djarot dari panitia Dzikir Akbar, pihaknya tidak paham bahwa konten tersebut masuk kategori melanggar aturan kampanye.

"Saya memang tidak tahu kalau media tempat saya bekerja dianggap bersalah karena diduga telah memasang iklan berbau kampanye salah satu Paslon," ujar Jubair.

Zaber panggilan akrab Ahmad Jubair Lubis, kepada Bawaslu DKI menganggap, kalau konten iklan yang dipasang di medianya tersebut bukan iklan.

Sebab, menurutnya, selama ini pihak KPUD DKI sebagai penyelenggara resmi Pilkada DKI tidak pernah melakukan sosialisasi yang detail terkait pelanggaran kampanye iklan di media.

"Kalau saya orang media saja tidak tahu itu pelanggaran kampanye, bagaimana dengan masyarakat awam. Jadi saya merasa ketidaktahuan ini karena KPUD tidak melakukan sosialisasi dengan baik,"tegasnya.

Tapi apapun keputusannya, Zaber yang saat ini juga menjabat Ketua Koordinatoriat Wartawan Balaikota dan DPRD DKI ini mengaku, pihaknya akan menghormati Bawaslu yang bertugas sebagai 'wasit' di Pilkada DKI.

"Kehadiran saya untuk memenuhi panggilan Bawaslu menjadi bukti kalau saya menghormati lembaga Bawaslu yang memang bertugas untuk mengawasi semua bentuk pelanggaran Pilkada," tegas Zaber.

Diketahui, sebelumnya Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi meminta Bawaslu serius menindaklanjuti pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan pasangan petahana Ahok-Djarot.

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 2 ini mulai mengkhawatirkan. Karena terkesan meremehkan Bawaslu dan aturan main Pilkada.

Yupen mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Ahok-Djarot sudah sangat kelewatan.

Pasalnya, ini merupakan pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan petahana yang ketiga kalinya, mengingat sebelumnya pasangan Ahok-Djarot juga melakukan pelanggaran materi iklan di media sosial Facebook dan di sebuah televisi swasta.

"Perlu dicatat, bahwa kasus iklan ini bila ditambahkan dengan iklan televisi Djan Farid Paslon nomor 2, sudah 3 kali melanggar. Dan itu sudah kita laporkan semua ke Bawaslu," kata Yupen kepadaTeropongSenayan, Jakarta, Sabtu (17/12/2016) lalu.
"Kami menduga pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja, dan jelas paslon Ahok-Djarot mengabaikan aturan Pilkada," katanya.

Yupen menjelaskan, bahwa pelanggaran yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot telah melanggar UU No 10 pasal 65 ayat 1 dan 2 dan PKPU no 12 tahun 12 tentang iklan kampanye.

Dimana, kata dia, hal itu jelas melanggar ketentuan waktu, tempat kampanye, dan biaya kampanye, yang seharusnya ditetapkan KPU menggunakan APBD.

Karena itu, Yupen meminta agar Bawaslu DKI tegak lurus menjalankan aturan tanpa pandang bulu.

"Kami minta Bawaslu benar-benar menunjukkan intregitasnya dengan menjatuhkan sanksi yang tegas dan profesional," katanya.

Sebab, jika kasus ini dibiarkan tentu akan menjadi pembelajaran politik yang buruk bagi masyarakat. "Siapapun yang melanggar harus menerima sanksi bahkan sanksi diskualifikasi," ucap Yupen.

Diketahui, sebelumnya kasus pelanggaran iklan pencitraan serupa juga melibatkan pasangan calon nomor urut nomor 2.

Tim Advokasi hukum Anies-Sandi juga sudah melayangkan surat pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Bahkan, sebagai pihak pelapor juga sudah dipanggil oleh Baswalu untuk dimitai keterangan atas laporannya tersebut.

"Senin (7/11/2016) kami dipanggil Bawaslu, disana kami ditanya soal latar belakang atas laporan kami itu,"terang Yupen saat itu.

sumber: teropongsenayan

Tersandung Kasus Penghinaan Presiden Jokowi, Elektabilitas Ahmad Dhani Malah Naik ?

Ilustrasi

Calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani mengaku elektabilitasnya naik meskipun sempat tersandung kasus dugaan penghinaan penguasa.

"Memengaruhi, katanya elektabilitas saya naik di sana, karena saya dianggap pejuang Islam di Bekasi," kataAhmad  Dhani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Dhani mengklaim mendapat informasi bahwa elektabilitasnya kian tak terbendung akibat kasus yang kini tengah menimpanya itu. "Iya semakin naik. Kelihatan kok di grass root katanya saya tak terbendung," ujarnya.

Sekadar informasi, pada 3 Desember 2016 lalu  Ahmad Dhani bersama 10 aktivis lainnya ditangkap karena diduga melakukan makar. Ahmad Dhani ditetapkan kepolisian sebagai tersangka dugaan tindak pidana penghinaan terhadap pemimpin negara.

Sumber: sindonews

Lagi - Lagi Tidak Menghadiri Undnagan Debat, Agus Mulai Diragukan..

Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lagi-lagi tidak menghadiri undangan debat yang difasilitasi media massa. Yang terbaru, putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, menolak datang dalam debat yang diselenggarakan Kompas TV malam, (15/12) dengan alasan debat tersebut bukan acara resmi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan lebih memprioritaskan pertemuan dengan warga.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Sahabat Anies-Sandi, Anggawira mengatakan dari sikapnya, masyarakat akan menilai kesiapan masing-masing pasangan calon. Agus dinilai tidak siap dalam menghadapi debat terbuka dihadapan calon lain dan alasannya yang di sampaikan juga kurang tepat karena kehadiran di acara debat merupakan bentuk pertemuan dengan warga, tidak hadir di debat sama saja tidak menghargai warga jakarta Jakarta yg menyaksikan acara tersebut.

“Dari sini warga bisa menilai mana paslon yang siap, dan mana yang belum," tegas Anggawira dalam pesan rilisnya hari ini.

Meskipun, kata dia, acara tersebut bukan merupakan debat resmi yang difasilitasi oleh KPU, namun ini merupakan salah satu ajang untuk menawarkan program kerja dan gagasan kepada masyarakat. Terlebih ini disiarkan live oleh media, maka cangkupannya akan semakin luas. Dengan ketidakhadiran Agus kemarin, maka banyak masyarakat yang kecewa dan memunculkan opini-opini negatif.

"Agus dinilai tidak siap untuk berdebat didepan paslon lain,” ujar Anggawira.

agus-yudhoyono-dan-sylviana-murniLagipula, sambung Anggawira, dalam dunia militer ada sebuah prinsip yang berbunyi bahwa ‘Prajurit Tidak Akan Memilih Medan Tempurnya’.

“Sebagai prajurit seharusnya Agus ingat akan filosifi tersebut. Acara debat terbuka bisa diibaratkan sebagai ‘medan tempur’ bedanya tidak menggunakan senjata melainkan mengandalkan kekuatan pikiran, ketangkasan dalam menjawab pertanyaan, atau menyanggah tanggapan. Dan menguji gagasan didepan para lawan. Namun, kenyataannya ia menolak hadir untuk ‘bertarung’ dalam medan tempur ini, ” imbuh Angga.

Selain melakukan kunjungan dan kegiatan sosialisasi kepada warga, Anggawira menyampaikan pula pentingnya melakukan debat terbuka oleh para paslon. Karena, dari situ masyarakat bisa menilai pengetahuan masing-masing paslon mengenai problematika kota yang akan dipimpinnya, bahkan bisa menguggah masyarakat untuk memilihnya.

“Melakukan kunjungan dan mengadakan kegiatan sosialisai dengan warga memang sangat baik dan diperlukan oleh para paslon agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Namun, menghadiri acara-acara debat terbuka juga tidak kalah penting karena masyarakat tentu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan calon pemimpin mengenai persoalan di Jakarta, apa saja keunggulannya dibanding kandidat lain dan mengetahui sepak terjang dan rekam jejak mereka selama ini. Bahkan, mampu menggugah masyarakat untuk memilihnya,” papar Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Organisasi tersebut.

Seperti diketahui, dari instagram @annisayudhoyono, Agus menghadiri acara pentas seni anaknya, Almira Tunggadewi Yudhoyono bersama sang istri Anisa Pohan, tepat pada saat acara debat berlangsung. Banyak yang berasumsi kealpaan Agus dalam acara debat adalah karena lebih memprioritaskan acara keluarga. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa Agus memang enggan melakukan debat dengan 2 pasangan lawannya yakni Basuki-Djarot, dan Anies-Sandi.

Sebelumnya, Agus juga menolak menghadiri debat di stasiun televisi Net TV dalam acara “Jakarta Kece” karena sudah ada jadwal kunjungan ke Tambora, Jakarta Barat. Netizen pun mulai membuat meme-meme untuk menyindir Agus dan membuat postingan-postingan di jejaring sosial dengan hashtag, #AHYTakutDebat yang kemudian menjadi ‘booming’ hingga sekarang

Sumber: beritasatu

Nah Loch, Pilkada DKI Terancam Banyak Golput

Berlarutnya permasalahan sengketa kepemilikan lahan di Pulau Pari antara pihak warga dengan pihak Perusahaan / PT Bumi Pari Asri / PT Bumi Raya yang mengklaim memiliki lahan di Pulau Pari hampir secara keseluruhan kepemilikannya dinilai telah menimbulkan situasi yang tidak kondusif dari sisi "ekonomi, sosial dan politik" di Pulau Pari.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung tidak memperhatikan nasib warga yang tertindas oleh perlakuan perusahaan atas klaim terhadap Wilayah ruang hidup dan Wilayah kelola warga lokal Pulau Pari.

"Warga merasa di ancam akan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupannya, membuat warga merencanakan protes dengan melakukan gerakan aksi golput massal pada Pilkada DKI Jakarta mendatang," ujar tokoh masyarakat di Pulau Pari Khatur Sulaiman dan Sahrul dalam pesan rilis yang dikirim hari ini.

golput-pulau-pariMereka menegaskan pihaknya tidak memilih pemimpin karena pemimpin tidak memperhatikan nasibnya. Khatur melanjutkan pihaknya telah berada di Pulau Pari lebih dari lima generasi sebelum tahun 1960, sudah turun-temurun menetap di pulau pari, tanpa ada alasan yang jelas dan belakangan di ketahui oleh masyarakat telah terbit Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tahun 2015 yang di miliki oleh pihak PT Bumi Pari Asri. Dijelaskannya, kondisi yang dialami warga pada saat ini, menjadi penyebab mereka mengalami "krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah".

"Kondisi warga yang buta hukum menjadi sesuatu kelemahan mereka, ketika harus dibenturkan dengan permasalahan persengketaan lahan dengan pihak perusahaan," Direktur WALHI Jakarta (Tim Advokasi/Pendamping Warga Pulau Pari) Puput TD Putra.

Dikatakan dia, peran pemerintah setempat yang tidak kunjung dapat menyelesaikan konflik yang terjadi rasanya patut di pertanyakan ke berpihakannya terhadap warganya? Dengan alasan tersebut itu maka warga pulai pari akhirnya mengadukan permasalahannya ke pemerintah pusat agar turut serta membantu menyelesakan Permasalahan kasus yang dialami warga pari.

WALHI dan Warga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada para pihak dan kususnya kepada "Kantor Staff Kepresidenan (KSP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)" yang sudah mau menerima pengaduan warga dan berjanji akan turut terlibat dalam membantu penyelesaian permasalahan warga terdampak di pulau pari. WALHI memandang dalam menghadapi kasus di pulau pari terdapat suatu keanehan, serta tidak tegasnya pemerintah dalam masalah ini, diduga terjadi ada keberpihakan oknum pemerintahan yang berpihak kepada pihak perusahaan.

"Karena selama ini yang kita ketahui berdasarkan peraturan undang-undang nomor 5 tahhun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agararia menyebutkan bahwa selaku badan hukum swasta dasar kepemilikan mereka tidak bisa didasari oleh sertifikat hak milik dan kita ketahui juga Pulau pari tergolong sebagai pulau kecil, maka pengaturanya mengikuti ketentuan UU No 1 th 2014, tentang perubahan atas UU No 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," paparnya.

Namun yang terjadi saat ini, lanjut dia, perusahaan mengklaim dan mengintimidasi warga salah satunya dengan melakukan pengukuran tanah di pulau tampa ada kordinasi dengan pihak pemerintahan setempat dan pihak RW dan RT setempat tanah, warga juga mendapat somasi dengan alasan menyerobot lahan perusahaan dan perusahaan memasang plang pengumuman di tanah SHM yang mereka klaim sudah miliki ? Atas dasar Pembiaran seperti ini dan kegiatan-kegiatan pihak PT yang seolah di dukung oleh pemerintahan setempat.

"Inilah yang menjadi alasan kami sampaikan terjadi suatu perselingkuhan antara perusahaan dengan Oknum Penguasa stempat dalam hal ini pemerintahan terkait. Dengan alasan itu maka warga pulau pari mengancam untuk melakukan Golput dalam pilkada DKI Jakarta 2017 ini jika Pemprov tidak segera menyelesaikan persoalan ini," tandasnya.

sumber: beritasatu

Disdukcapil DKI Ditantang Blak-blakan Soal Suket

Ilustrasi

Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wagub DKI, Anie Baswedan-Sandiaga Uno menantang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bicara blak-blakan soal daftar surat keterangan (Suket) sementara pengganti KTP untuk Pilkada DKI 2017.‎

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, pengurus RT dan RW hingga kini tidak bisa memantau secara pasti jumlah Suket yang beredar. Hal itu karena warga bisa langsung mengurusnya ke kelurahan atau instansi terkait.

"Saya dengar, sekarang ini banyak orang bikin KTP baru. Sementara, kan kita tahu blangko habis," ujar Taufik dalam diskusi 'Fungsi dan Pengawasan Suket dalam Pilgub DKI 2017' di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jl Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).

‎Menurut informasi yang diterimanya, Wakil Ketua DPRD DKI ini menyebut, tak kurang dari 100 ribu Suket telah diterbitkan Pemprov DKI.

"Ini ada dua persen untuk Pilkada. Cukup besar, setara dua kursi DPR. Informasi ini perlu diluruskan, jangan sampai jadi bola liar," tegas Taufik.‎

Taufik pun meminta Suket khusus Pilkada bagi warga DKI yang belum memiliki kartu kependudukan benar-benar tertulis jelas. Dengan demikian, ketika disampaikan ke Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak ada kesalahan.

"Kita siap kawal. Gerindra dan PKS serius mengawal Suket," tegas ketua DPD Gerindra DKI itu.

Selain itu, Taufik juga meminta Disdukcapil tetap profesional dan netral selama Pilkada DKI berlangsung demi menghindari masalah di kemudian hari.

Sumber: teropongsenayan

APBD DKI 2017 Sah Rp 70,1 T, Apa Kata Ahok?

Ilustrasi

APBD DKI 2017 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Adapun besar APBD yang disahkan pihak DPRD DKI totalnya mencapai Rp 70,191 triliun. Bagaimana komentar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

Ketika ditanya hal itu, Ahok enggan komentar banyak. "Saya enggak campur, enggak bisa urus," jawab Ahok singkat, Senin (19/12), di Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Awalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan RAPBD 2017 sebesar Rp 70,289 triliun. Namun setelah pembahasan, besaran anggaran tersebut berubah menjadi Rp 70,191 triliun. Jumlah tersebut naik dibanding tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono (Soni), mengatakan dana tertinggi dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya Rumah Susun (Rusun).

"Konsekuensinya rusun adalah alokasi dana tertinggi dalam APBD ini. Tahun depan ini banyak unit targetnya 11.105 unit. Targetnya," kata Soni.

Dengan disahkannya APBD tersebut, Soni berharap, bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Pemprov DKI. "Tentu ini akan menjadi acuan eksekutif untuk menindaklanjuti meningkatkan kinerja pemerintahan termasuk pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat," imbuh Soni.


Sumber: jitunews

Ahok: Kami Ini Jadi Pejabat Harus Punya Otak Dagang, Tujuannya Supaya Otak, Dompet, Dan Perut Bapak-Ibu Semua Bisa Penuh

Ilustrasi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan seorang pemimpin harus memiliki otak yang lihai untuk berdagang. Tujuannya, kata calon gubernur DKI dari pasangan nomor urut dua itu, supaya pemimpin tahu bagaimana cara menyiasati agar kebutuhan warga DKI Jakarta bisa terpenuhi.

"Kami ini jadi pejabat harus punya otak dagang, tapi bukan buat kantong sendiri, ya. Tujuannya supaya otak, dompet, dan perut Bapak-Ibu semua bisa penuh," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember 2016.

Ahok mengatakan, demi tujuan itu, pasangan Ahok-Djarot akan meneruskan program Jakarta One yang telah berjalan selama ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI).

Menurut Ahok, segala bentuk bantuan sosial bisa terdistribusi kepada pihak yang membutuhkan jika program Jakarta One bisa berjalan dengan baik.

"Kalau warga Jakarta dipaksa pakai non- tunai, kami bisa melacak dengan program dan sistem komputer. Kami bisa baca siapa yang punya duit dan enggak. Sebab, bayar parkir, kartunya sama. Bantuan untuk PKL, kartunya sama. Naik bus, kartunya sama. Kira-kira kebaca enggak duitnya berapa?" ujar Ahok.

Ahok menganalogikan pemimpin yang punya kemampuan berdagang dengan sopir angkutan umum atau mikrolet yang selalu mencari menumpang dengan menunggu di depan gang. Bagi Ahok, sopir mikrolet selalu tahu kapan penumpang akan naik dan kapan pula penumpang sepi.

"Pantas saja orang pada suka naik mikrolet, kan. Kami juga ingin bus Transjakarta seperti itu. Jadi kami bisa pelajari kebiasaan Bapak-Ibu, berapa ukuran dan berapa banyak bus yang diperlukan," tutur Ahok.

Sumber: jitunews

Aktivis Politik ini Beberkan Kemungkinan Kecurangan untuk Menangkan Ahok Satu Putaran

Ilustrasi

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya bisa dimenangkan di Pilkada DKI 2017 dengan berbagai kecurangan termasuk penggadaan DPT palsu.

Kemungkinan itu disampaikan aktivis 77/78 Abdurrahim Krisna (18/12). “Dimungkinkan penggandaan DPT palsu yang ditemukan oleh Bawaslu DKI sampai dengan 650 ribu, hampir 10 % dari jumlah pemilih yang 7 juta , sehingga jumlah pemilih Ahok bisa meningkat sekian persen,” beber Abdurrahim Krisna.

Menurut Abdurrahim, kecurangan juga dijalankan melalui iklan-iklan yang secara tidak langsung mendukung Ahok dengan sorotan-sorotan kegiatan Ahok di media massa, tv, medsos maupun media cetak utama.

Cara lainnya, kata Abdurrahim, dengan “penyesuaian” tanggal vonis Ahok dengan jadual Pilkada. “Bila dimungkinkan melalui perpanjangan masa sidang Ahok, sehingga vonisnya bisa melampaui tanggal 15 Februari 16, tanggal pencoblosan Pilkada DKI,” papar Abdurrahim.

Abdurrahim mengingatkan, kecurangan lain bisa dimungkinkan melalui oknum atau aparat KPU DKI dan sistim Teknologi Informasinya.

“Karena itu masyarakat harus sangat waspada dengan adanya kemungkinan-kemungkinan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada DKI guna memenangkan Ahok satu putaran,” jelas Abdurrahim.

Kata Abdurrahim, perlu diingatkan bahwa masih ada kasus-kasus pidana Ahok yang sama sekali belum diproses tetapi sedang dipelajari KPK.


Sumber: intelijen

Mantan Relawan Sebut Era Presiden Jokowi Terjadi Pembungkaman Berbicara

Ilustrasi

Situasi saat ini menjadi sangat mengerikan dan menguatirkan ketika bicara saja menjadi menakutkan. Ketika menyampaikan kebenaran dan pemikiran ilmiah menjadi sebuah kejahatan, maka tidak ada yang bisa kita harapkan lagi dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demikian dikatakan mantan Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean kepada suaranasional, Senin (19/12).

Menurut Ferdinand, pembungkaman terhadap kelompok aktivis dengan menggunakan instrumen penegakan hukum adalah bentuk langkah represif yang sedang menjadi bahasan hangat disemua lini kelompok masyarakat.

“Ada hantu bernama Makar yang menakutkan merasuki imaginasi atau alam pikir penguasa hingga para aktivis yang sedang memperjuangkan pemikiran ilmiahnya tentang ancaman kerusakan bangsa akibat adanya amandemen terhadap UUD 45 asli harus ditangkap dengan tuduhan makar,” ungkapnya.

Ferdinand mengatakan, pemikiran ilmiah yang ingin memperjuangkan agar bangsa kembali ke UUD 45 Asli sebelum diamandemen bukan tanpa kajian dan keilmuan serta beberan fakta-fakta tentang sistem pemerintahan kita yang semakin kacau dan jauh dari cita rasa Indonesia Asli.

“Namun ironisnya, pemikiran ilmiah itu dianggap sebagai hantu makar oleh penguasa dan harus dipenjara. Memenjarakan orang tentu tidak akan dapat memenjarakan pemikiran,” ungkapnya.

Kata Ferdinand, kejahatan sesungguhnya adalah mengancam dan membungkam kebebasan berbicara dan bukan sebaliknya.

“Berbicara dan menyampaikan pemikiran bukanlah sebuah kejahatan yang harus dihabisi menggunakan instrument penegakan hukum,” papar Ferdinand.

Kata Ferdinand, kekeliruan ini harus dihentikan karena untuk mempertahankan kekuasaan bukanlah dengan jalan represif dan memenjarakan pemikiran serta membungkam kebebasan berbicara.

“Mempertahankan kekuasaan cukup dengan bekerja demi kesejahteraan rakyat, keberpihakan pada bangsa dan negara yang berideologi Pancasila, serta menempatkan kepentingan negara diatas segala kepentingan, maka niscaya kekuasaan itu tidak perlu dipertahankan karena ia akan bertahan dengan sendirinya,” papar Ferdinand.

Menurut Ferdinand, pemerintah harus memastikan bahwa kebebasan berbicara adalah hak azasi.

“Masyarakat dari golongan apapun berhak ikut bicara tentang nasib bangsa dan itu bukan kejahatan. Membela diri dan menyampaikan kebenaran bukan juga sebuah kejahatan,” jelas Ferdinand.

Sumber: suaranasional

Nah Loe, Ada 100 Ribu Suket Dan KTP Baru Yang Tak Diketahui RT/RW ?

Ilustrasi

Menjelang pemungutan suara yang digelar 15 Februari 2017 mendatang, permasalahan daftar pemilih tampaknya menjadi persoalan tersendiri.

Tim Anies-Sandi mendapatkan laporan adanya surat keterangan (Suket) dan KTP baru yang tidak diketahui RT/RW, jumlahnya pun 100 ribu surat.

Ratusan Suket yang tak diketahui RT/RW ini dikuatirkan dapat disalahgunakan untuk merusak fair play pelaksanaan Pilgub DKI 2017.

"Ini masalah serius, saya dapat laporan dan sudah mengidentifikasi banyak Suket dan KTP baru yang tidak diketahui RT/RW, jumlahnya tak kurang dari 100 ribu Suket," kata Wakil Ketua TIM Kampanye Anies-Sandi, Mohamad Taufik di Cicurug, Menteng Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).

Meski demikian, lanjut Taufik, hingga kini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) belum secara resmi mengumumkan jumlah total Suket yang sudah mengeluarkan. "Suket berapa? Dikeluarkan buat siapa saja? Kan belum jelas," tegas Taufik.

Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI tersebut menegaskan, pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait Suket. Sehingga nantinya pelaksanaan Pilkada DKI 2017 dapat berjalan bersih dan fair play.

"Kalau perlu kami akan datangi 100 ribu warga yang dapat Suket. Kami, dari Gerindra-PKS di setiap kelurahan akan mengawal dan mempolototi Suket," tuturnya

"Jadi, diskusi ini untuk Pilkada DKI yang bersih. Bukan hanya untuk Anies-Sandi.‎ Kami ingin Pilkada ini berjalan bersih, tanpa menyisakan masalah dikemudian hari," lanjutnya.

Menurutnya permasalah surat keterangan perlu mendapat perhatian khusus, untuk memastikan Pilgub DKI 2017 berjalan Jujur dan Adil (Jurdil), transparan, berintegritas serta damai.

Taufik mengingatkan, permasalahan Suket tidaklah sederhana. Tetapi harus melalui proses administrasi dan perekaman yang ketat.

"Ingat, Suket ini hanya dikeluarkan khusus bagi pemilih pemula yang belum memegang KTP elektronik. Ini rentan disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu," ungkapnya.

Sumber: netralnews

Walah… Setelah Panggil Politikus PAN, Eko Patrio! Giliran Kapolri Dipanggil DPR… Insya Allah Saling Silahturahim

ilustrasi

Bareskrim Mabes Polri memanggil anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyusul adanya pernyataan di media yang menyebut pengungkapan teror bom di Bekasi merupakan pengalihan isu dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kendati Eko menampik, bahwa pernyataannya di media online tersebut merupakan imajiner atau karangan belaka. Ia meminta 7 media tersebut untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut dalam 1x24 jam. Bila tidak dilakukan, maka persoalan tersebut bakal berlanjut ke ranah hukum.

Di tengah bergulirnya pemanggilan Eko Patrio oleh Bareskrim, Komisi III DPR justru merasa keberatan dengan pemanggilan tersebut. Bahkan, berencana memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertanya soal pemanggilan tersebut.

Komisi III telah merencanakan pemanggilan ini pada pekan pertama setelah reses usai pada awal Januari 2017.

"Kami sudah memutuskan dalam rapat internal akan memanggil Kapolri pada kesempatan pekan pertama setelah reses," ujar anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii saat dihubungi, Sabtu (17/12/2016).

Syafii mengaku heran dengan apa yang dilakukan Kapolri yang dinilainya telah melanggar konstitusi dengan memanggil anggota dewan untuk dilakukan pemeriksaan tanpa izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini kok sudah mulai menyimpang dari hukum. Di UUD 1945 dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Harusnya gunakan kekuasaan untuk tegakkan hukum," tegas Syafii.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan seharusnya Polri dapat mengklarifikasi terlebih dahulu benar tidaknya Eko Patrio berkata seperti itu. Klarifikasi itu bisa disampaikannya melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Jangan cepat panik, butuh ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan. Kalau masalah ini enggak etis bisa temui MKD, nanti kita akan panggil Kapolri, dan komisi III akan panggil Kapolri," ucap Syafii.

Sumber: okezone

Wah... Ada Apa Ini? Agus Sebut 'Ini Negara Demokrasi', Apakah Tak Setuju Dengan Fatwa MUI? Belum Jadi Gubernur Sudah Nentang Ulama? Semoga Saja Khilaf!!!

ilustrasi

Menjelang perayaan hari natal 25 Desember mendatang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait larangan bagi umat muslim untuk menggunakan atribut non-Islam pada hari rayat umat kristiani tersebut.

Menanggapi hal tersebut, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa seharusnya masyarakat lebih taat pada aturan hukum yang berlaku.

"Ya kita kembalikan kepada masyarakat. Ini adalah negara demokrasi. Yang penting kita taat pada aturan hukum saja," ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (18/12).

Menurutnya perayaan hari umat beragama termasuk kedalam kegiatan menjalankan ibadah yang merupakan sebagai hak setiap warga negara. Namun begitu, tetap saja harus diikuti oleh tanggung jawab dari setiap elemen masyarakat.

"Tentunya keindahan dari Indonesia bahwa kita keberagaman yang luar biasa ini kita bisa hidup berdampingan," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, MUI Jakarta menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (16/12) lalu. Kedatangannya tersebut untuk membahas fatwa yang telah dikeluarkannya soal atribut non-muslim.

Dalam kesepakatan antara Kepolisian dengan MUI dihasilkan tujuh poin. Salah satunya adalah dimana semua pihak harus mencegah adanya tindakan main hakim sendiri atau sweeping apabila ada yang memakai atribut tersebut.

Sumber: arah